DPR Setujui APBN 2026: Implikasi Besar untuk Rakyat dan Ekonomi Indonesia

Read Time:2 Minute, 53 Second

Pendahuluan

Pada akhir September 2025, DPR RI resmi menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 senilai Rp 3.842,7 triliun. Keputusan ini bukan hanya angka di atas kertas, tetapi membawa konsekuensi nyata ke keseharian rakyat, arah pembangunan, hingga stabilitas ekonomi nasional. Dalam artikel ini kita bahas secara lengkap isi APBN 2026, manfaat yang dijanjikan, hingga risiko pelaksanaannya.

Latar Belakang dan Proses Pengesahan

Rancangan APBN 2026 diajukan pemerintah sejak pertengahan tahun 2025. Proses pembahasan dilakukan dalam sidang-sidang komisi, panitia kerja, hingga akhirnya paripurna. Perdebatan sengit muncul soal alokasi subsidi, defisit, dan target penerimaan negara.
Pemerintah mengusulkan defisit fiskal berada di angka 2,68 persen dari PDB, yang dianggap masih aman karena berada di bawah ambang batas 3 persen sesuai undang-undang. DPR akhirnya menyetujui dengan sedikit catatan, menandai kompromi antara kepentingan politik, pembangunan, dan keberlanjutan fiskal.
Pengesahan ini kemudian menuai reaksi publik. Sebagian pihak menilai APBN 2026 terlalu ambisius, sementara yang lain melihatnya sebagai langkah positif dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperluas jaring pengaman sosial.

Isi Utama APBN 2026 dan Kebijakan Kunci

Salah satu kebijakan paling menonjol adalah perluasan program makan gratis bagi pelajar dan ibu hamil. Anggaran program ini naik hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya, dengan harapan meningkatkan kualitas gizi generasi muda.
Selain itu, alokasi anggaran pertahanan mendapat kenaikan signifikan sekitar 37 persen. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah memperkuat pertahanan nasional di tengah situasi geopolitik yang dinamis di kawasan Asia Tenggara.
Di sisi lain, pemerintah menargetkan kenaikan penerimaan pajak dengan memperluas basis pajak dan optimalisasi sektor komoditas. Tantangan terbesarnya adalah memastikan kebijakan perpajakan tidak menambah beban rakyat kecil dan pelaku usaha mikro.

Dampak Positif bagi Rakyat dan Ekonomi

Program kesejahteraan seperti makan gratis akan langsung dirasakan oleh keluarga kurang mampu. Anak sekolah akan mendapat gizi yang lebih baik, yang pada akhirnya berkontribusi pada kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Dari sisi makro, APBN 2026 ditargetkan mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 5,4 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding target tahun sebelumnya dan menjadi sinyal positif bagi investor.
Sektor infrastruktur, manufaktur, hingga energi mendapat dorongan lewat belanja negara. Hal ini diharapkan menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat daya beli masyarakat, dan mempercepat pemerataan pembangunan.

Risiko, Kritik, dan Tantangan

Sejumlah pengamat mengingatkan risiko overestimasi penerimaan pajak. Jika target tidak tercapai, pemerintah berpotensi menambah utang baru.
Program makan gratis meski bermanfaat juga rawan masalah teknis, seperti distribusi tidak merata dan potensi kebocoran anggaran.
Selain itu, distribusi dana ke luar Jawa masih jadi isu. Pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia akan menjadi ujian serius agar APBN tidak bias hanya untuk daerah perkotaan atau pusat ekonomi utama.

Reaksi Publik dan Tanggapan Pemerintah

Mahasiswa dan aktivis menilai APBN 2026 terlalu fokus pada program populis. Mereka khawatir kebijakan tersebut hanya menguntungkan dalam jangka pendek tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi jangka panjang.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini adalah investasi sumber daya manusia, bukan semata populisme. Pemerintah juga berjanji memperkuat pengawasan agar program berjalan transparan.
DPR sendiri menegaskan meskipun rancangan ini sudah disahkan, mereka akan menjalankan fungsi pengawasan ketat agar tidak terjadi pemborosan.

Kesimpulan

APBN 2026 membawa harapan besar sekaligus risiko nyata. Di satu sisi, rakyat bisa mendapat manfaat dari program sosial, infrastruktur, hingga pertahanan yang lebih kuat. Namun di sisi lain, tantangan pelaksanaan dan potensi ketimpangan tetap membayangi. Kunci keberhasilan ada pada transparansi, akuntabilitas, dan distribusi yang adil. Jika dijalankan dengan benar, APBN 2026 bisa menjadi tonggak penting bagi kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi Indonesia.

Referensi: